Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan, yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).
Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi, untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.
“Forum FGD ini sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada,” ujar Hasim.
Pihaknya kata dia mendukung dilakukannya FGD dan diharapkan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini bermasalah terkait pertanahan.
Hasim berharap, melalui FGD yang telah digelar ini semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan.
“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan,” pungkasnya. (Adi)
