Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PLN, meninjau langsung titik permasalahan banjir yang bersumber dari anak Sungai Cinambo yang melintas di Jalan Provinsi A.H. Nasution, Kelurahan Pasir Jati, Kamis (8/1/2026).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut tidak bisa ditangani secara parsial.
Menurutnya, diperlukan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir, karena kondisi aliran sungai yang semakin menyempit dan tertahan di beberapa titik.
“Kalau hanya dilihat kasat mata dari hilir, masalahnya tidak akan selesai. Sungai ini makin mengecil sehingga air tertahan. Artinya, penanganannya harus komprehensif dari hulu sampai ke hilir,” ujar Farhan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan dan informasi warga, terdapat konstruksi lama di dalam gorong-gorong yang runtuh dan menghambat aliran air.
Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab utama genangan saat hujan deras.
“Di dalam gorong-gorong ada runtuhan konstruksi lama yang membuat aliran air tidak lancar. Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu sebagai penanganan awal, sambil menunggu proses perencanaan yang lebih besar,” katanya.
Selain Kementerian PU, PLN juga turut dilibatkan dalam penanganan ini.
Hal ini disebabkan keberadaan jaringan kabel listrik bawah tanah di sekitar saluran air yang berpotensi terdampak saat proses penggalian atau pembersihan.
“Kita harus sangat hati-hati karena sekarang banyak kabel PLN di bawah tanah. Semua langkah harus dikoordinasikan dengan PLN agar aman dan tidak menimbulkan risiko,” tegas Farhan.
Sebagai langkah awal, Farhan menyepakati penanganan cepat berupa pembersihan dan pengangkatan material runtuhan di kolong gorong-gorong, sembari menunggu rampungnya perencanaan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU.
“Sekarang bereskan dulu yang di kolongnya. Sambil jalan, kita siapkan perencanaan besar dan terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk PLN,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian PU, Ahmad menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah asesmen teknis, termasuk perhitungan debit air dan penentuan catchment area.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanganan, baik berupa normalisasi sungai maupun pembangunan infrastruktur pendukung.
“Nanti akan ada tim perencanaan untuk menghitung debit air dan catchment area-nya. Dari situ baru bisa ditentukan apakah perlu normalisasi, pelebaran crossing, atau pembangunan jembatan,” jelasnya.
(Adi)
