Jakarta, BriliaNews.com – Kekhawatiran mengenai potensi pemadaman listrik massal atau blackout di sistem kelistrikan Jawa-Bali, kembali mencuat setelah muncul informasi mengenai kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Isu ini menjadi perhatian serius karena sistem Jawa-Bali, merupakan tulang punggung penyediaan listrik nasional yang melayani lebih dari separuh kebutuhan listrik Indonesia.
Gangguan pasokan bahan bakar utama pembangkit, berisiko memengaruhi stabilitas jaringan listrik secara luas.
Tody Ardiansyah Prabu S.H Wakil Ketua Umum DPP FABEM – SM Forum Alumni Badan Esekutif Mahasiswa, menyoroti adanya sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PLN yang hingga kini disebut belum memiliki kontrak pasokan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan rantai pasok energi nasional, terutama ketika kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan industri, bisnis, dan rumah tangga.
“Jika pasokan terganggu dalam waktu lama, sejumlah PLTU berpotensi mengalami penurunan produksi, bahkan penghentian operasi sementara. Dan berdampak pada kerugian ekonomi luar biasa untuk masyarakat indonesia, termasuk para petani dan peternak dan masyarakat langsung merasakan kerugian yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nasional, ” kata Tody, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, batu bara hingga saat ini masih menjadi sumber energi utama dalam bauran listrik nasional. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan lebih dari 60 persen listrik Indonesia, masih bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara. Ketergantungan yang tinggi tersebut membuat setiap gangguan pasokan, memiliki dampak langsung terhadap keamanan energi nasional.
Pemerintah selama ini menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memasok sebagian produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan bahan bakar bagi pembangkit listrik. Namun, tingginya harga batu bara di pasar ekspor, kerap menjadi tantangan dalam memastikan pasokan domestik tetap terpenuhi sesuai kebutuhan.
Tody menuturkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara kontrak yang telah ditandatangani baru sekitar 134 juta ton. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang belum terikat kontrak.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan alokasi batu bara melalui skema DMO, namun proses kontrak dan distribusi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga kebutuhan PLN belum sepenuhnya terpenuhi.
Padahal, Indonesia tidak kekurangan cadangan batu bara. Pemerintah bahkan telah menetapkan alokasi sekitar 190 juta ton batu bara untuk kebutuhan domestik sektor kelistrikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 hingga 160 juta ton telah mendapatkan konfirmasi pasokan dari perusahaan tambang.
Persoalan utama disebut terletak pada kesulitan memperoleh batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah PLTU.
Tody Ardiansyah menilai masalah ini tidak semata-mata disebabkan kurangnya pasokan batu bara, tetapi juga lemahnya perencanaan, pengelolaan kontrak jangka panjang, serta koordinasi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan tambang.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya Presiden Prabowo Subianto evaluasi & audit menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, strategi jangka pendek , menengah dan panjang bukan hanya sekedar permintaan maaf Direksi PLN kepada rakyat Indonesia. PLN atau Perusahaan Listrik Negara adalah satu-satunya perusahaan besar yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia.
“Dengan monopoli hampir penuh terhadap distribusi listrik, wajar jika banyak orang bertanya: Bagaimana mungkin PLN bisa rugi ? Bukankah tanpa pesaing seharusnya keuntungan mengalir deras?” ujarnya.
Untuk itu, DPP FABEM – SM Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa mendesak, agar jajaran direksi dan manajemen diisi berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan lingkaran pimpinan atau titipan politik.
Tuntutan agar PT PLN (Persero) dikelola dengan sistem meritokrasi yang kuat terus menguat, akibat sejumlah masalah operasional dan tata kelola.
“Pemerintah dan PLN diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan listrik kembali stabil,” tegas Tody.
(Ida)
