OJK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Tetap Terjaga, Didukung Koordinasi Dan Sinergi Kebijakan Antarotoritas

Jakarta, BriliaNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional masih tetap terjaga. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II/ 2026, tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat
a​ntarotoritas.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, memasuki triwulan II/2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.

“Namun demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga,” jelas Friderica, pada rapat berkala KSSK III tahun 2026, baru-baru ini.

Dengan perkembangan tersebut, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ia menjelaskan, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia yang saat ini diwakili oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini.

Baca Juga  Presiden Jokowi Lantik Andika Perkasa sebagai Panglima TNI

Hal ini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain.

Friderica menjelaskan, perekonomian global pada triwulan II 2026 masih menghadapi tantangan, seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasok global.

Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju.

Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) meningkat, seiring ke​naikan risiko inflasi, serta ketidakpastian arah kebijakan
perdag​angan dan fiskal yang turut menahan sentimen pelaku pasar.

Sementara di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tecermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi (yield US Treasury), serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang.

Memasuki bulan Juli 2026, risiko global kembali meningkat seiring berlanjutnya konflik AS-Iran.

Baca Juga  Rencana Kerja Perangkat Daerah Jabar Tahun 2025 Fokus pada Pemerataan Pembangunan

“Lalu lintas di Selat Hormuz yang sempat membaik setelah interim deal antara AS dan Iran pada pada pertengahan bulan Juni 2026, kembali terhambat pasca re-eskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026,” tuturnya.

IMF dalam publikasi World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 juga memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen yoy pada 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sebesar 3,1 persen yoy, di tengah inflasi global yang kembali meningkat.

Friderica mengatakan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global.

Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung peran shock absorber APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos), stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.

Investasi diprakirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas Pemerintah.

Konsumsi Pemerintah juga diprakirakan tumbuh positif, sejalan dengan percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penyaluran bantuan sosial.

(Adi)