Kota Bandung, BriliaNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan, telah menyelenggarakan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia sepanjang Oktober 2026 melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Selain memperluas jangkauan edukasi keuangan, pelaksanaan BIK 2026 juga mencatat berbagai capaian perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, antara lain pembukaan 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen OJK bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026).
Dicky menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan.
Oleh karena itu, OJK terus mendorong industri untuk menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Dicky juga menekankan pentingnya mengarahkan berbagai program literasi dan inklusi keuangan pada tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober 2026.
Pembentukan DNKK diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dicky mengatakan, pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta berbagai kelompok prioritas, antara lain perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, petani dan nelayan, penyandang disabilitas, serta masyarakat perdesaan.
Pembukaan Puncak BIK dan FinExpo 2026 turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), asosiasi, dan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Keuangan.
(Adi/rel)
