Kab. Indramayu, BriliaNews.com – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menilai upaya tersebut penting guna memperluas pelayanan pelabuhan, meningkatkan aktivitas ekonomi sektor perikanan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Menurut Lina, masih terdapat sejumlah pelabuhan di Jawa Barat yang berstatus Pangkalan Pendaratan Ikan, sehingga ruang lingkup pelayanannya masih terbatas.
Padahal, apabila statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, pelabuhan tersebut akan mampu melayani kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah, tidak hanya nelayan lokal.
“Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan,” ujar Lina saat kunjungan kerja Komisi II ke UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kabupaten Indramayu. Rabu (22/7/2026)
Lina mengungkapkan, selama ini banyak kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di luar Jawa Barat karena keterbatasan fasilitas pelabuhan yang ada.
Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, apabila pelabuhan-pelabuhan tersebut telah berstatus Pelabuhan Perikanan Pantai, maka aktivitas ekonomi di kawasan pesisir akan semakin berkembang.
Kehadiran kapal-kapal dari luar daerah juga diyakini akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Jawa Barat akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui perangkat daerah terkait untuk segera mengajukan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat, mengingat kewenangan penetapan status pelabuhan berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dendi menjelaskan salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah tingginya sedimentasi di kawasan muara yang memengaruhi operasional pelabuhan.
Selain penanganan sedimentasi, pihaknya juga berharap adanya percepatan pembangunan Pelabuhan Dadap sebagai pelabuhan yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dendi mengatakan kajian kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah tersedia dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
“Apabila Pelabuhan Dadap dapat direalisasikan, pengelolaannya akan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini juga akan menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah pelabuhan di sekitarnya, sehingga dapat mengurangi kepadatan pelayanan yang selama ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan eksisting,” ungkapnya.
(Adi)
