Megawati Instruksikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah dari PDIP Menunda Ikut Retret Magelang, Ini Kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Kota Bandung, BriliaNews.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara, soal instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah yang akan digelar di Magelang.

Seperti diketahui, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP, agar menunda untuk mengikuti dalam kegiatan retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi tersebut disampaikan, pasca Hasto ditetapkan dan ditahan oleh KPK, pada Kamis (20/2/2025).

Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah seharusnya taat pada sistem yang ada di pemerintahan.

Baca Juga  Ajukan Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Minta Dukungan Pemprov Jabar

“Ya kalau saya sih satu hal saja, kami ini kan sudah menjadi kepala kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kami sebagai kepala daerah, adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujarnya di Gedung DPRD Prov. Jabar, Jumat (21/2/2025).

Namun demikian ia juga tidak memungkiri kalau instruksi tersebut merupkan hak dari Megawati selaku Ketum PDIP.

“Jadi kalau melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah,” tuturnya.

Dedi mengungkapkan, meskipun terdapat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan mengikuti Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang dimulai di hari yang sama, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga  Neraca Perdagangan Jabar Surplus USD 8,90 Miliar pada Januari-April 2026

“Se-Jawa Barat semuanya ikut, sampai hari ini ya, ikut semuanya. Dan kemudian juga kan di alokasinya sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya akan berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Huseinsastranegara, dengan pesawat Angkatan Udara, tanpa menggunakan dana Pemprov. Jabar.

“Dari Husein, kami ikut pesawat angkatan udara. Tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana tidak menggunakan dana Pemprov, baik selama di sana maupun dari pemberangkatan. Itu yang penting,” pungkasnya.

(Adi)